Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2025

menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) untuk meningkatkan kinerja pengelolaan hutan. Peraturan ini diundangkan pada 21 Maret 2025, mencabut aturan sebelumnya (Permen LHK No. 16 Tahun 2022), serta mengatur struktur, jabatan, dan tugas BPHL dalam menyusun rencana, memantau, dan mengevaluasi pengelolaan hutan. 

BPHL mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, BPHL menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;

2. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan kemitraan konsesi pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;

3. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pemanfaatan hutan, penerimaan negara bukan pajak dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;

4. pelaksanaan penugasan, pemantauan, penilaian kinerja, dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan; dan

5. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

Struktur organisasi BPHL terdiri atas :

1. Kepala Balai mempunyai tugas memimpin unit pelaksana tugas balai pengelolaan hutan lestari dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BPHL secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggan, dan hubungan masyarakat; dan pengelolaan data dan informasi.

3. Kepala Seksi Perencanaan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan; kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, serta penugasan dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.

4. Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan; pengolahan dan pemasaran hasil hutan; serta pemantauan dan penilaian kinerja tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pelayanan fungisonal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPHL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.