Palembang, 7 Agustus 2026 - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terus memperkuat sinergi pelaksanaan program prioritas kehutanan hingga ke tingkat tapak. Usai menghadiri rangkaian peresmian Pusat Persemaian Sriwijaya di Kabupaten Banyuasin, Jumat (7/8), Menteri Kehutanan melanjutkan kunjungan kerja ke Kota Palembang dengan melakukan silaturahmi dan koordinasi bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan UPT sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan kehutanan di daerah. Melalui koordinasi yang erat, berbagai program strategis Kementerian Kehutanan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Salah satu UPT yang dikunjungi adalah Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah V. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kehutanan berdialog dengan jajaran pegawai sekaligus meninjau pelaksanaan tugas dan fungsi BPHL Wilayah V dalam mendukung pengelolaan hutan lestari di wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menteri juga mengapresiasi dedikasi seluruh jajaran BPHL Wilayah V dalam mengawal tata kelola hutan produksi lestari, pembinaan pelaku usaha kehutanan, penguatan kemitraan dengan para pemangku kepentingan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kehutanan nasional sangat ditentukan oleh kinerja UPT sebagai representasi Kementerian Kehutanan di daerah.

"UPT adalah wajah Kementerian Kehutanan di lapangan. Di sinilah kebijakan diterjemahkan menjadi aksi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, saya berharap seluruh jajaran terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, serta memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas."

Menurut Menteri, tantangan pengelolaan hutan ke depan membutuhkan birokrasi yang adaptif, responsif, dan mampu membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, UPT, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat harus terus diperkuat untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

"Keberhasilan pembangunan kehutanan tidak ditentukan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan kerja bersama, saling menguatkan, dan semangat melayani. Saya ingin setiap UPT menjadi pusat kolaborasi, pusat inovasi, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat."

Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen Kementerian Kehutanan untuk terus memperkuat koordinasi lintas tingkatan pemerintahan, sekaligus memastikan seluruh program prioritas kehutanan dapat diimplementasikan secara efektif hingga tingkat tapak. Dengan dukungan UPT yang profesional, berintegritas, dan adaptif, pembangunan kehutanan diharapkan semakin mampu menjaga kelestarian sumber daya hutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis secara berkelanjutan bagi masyarakat. 

BPHL Wilayah V