PALEMBANG, 31 Agustus 2026 – Pemerintah terus memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui sinergi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, serta masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap kejadian Karhutla dapat segera ditangani, api dipadamkan, sekaligus menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan data statistik hotspot, terjadi kecenderungan penurunan titik panas di sejumlah wilayah, termasuk di Sumatera Selatan. Meski demikian, kondisi Karhutla secara nasional masih memerlukan kewaspadaan dan penanganan secara serius.

“Secara nasional kondisi kita belum baik dari sisi Karhutla, tetapi hotspot menunjukkan tren penurunan. Ini menunjukkan bahwa kerja keras seluruh pihak dalam penanganan Karhutla memberikan hasil,” ujar Menteri Kehutanan.

Menteri Kehutanan menegaskan bahwa pemerintah hadir dan terus bekerja bersama seluruh unsur terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah memastikan penanganan kebakaran dilakukan secara cepat dan terpadu, sekaligus memberikan jaminan terhadap keselamatan serta kesehatan masyarakat yang terdampak.

Menteri Kehutanan juga mengajak masyarakat untuk tidak melakukan land clearing dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih berisiko tinggi terhadap terjadinya kebakaran.

Berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Oktober 2026, dengan September diproyeksikan menjadi salah satu periode puncak panas. Kondisi El Niño tahun 2026 juga diperkirakan memiliki tingkat intensitas yang tinggi dan disebut mendekati kondisi El Niño tahun 2015. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius dalam upaya pencegahan dan pengendalian Karhutla.

Upaya bersama dalam pengendalian Karhutla telah menunjukkan perkembangan positif di sejumlah provinsi. Di Kalimantan Tengah, misalnya, jumlah hotspot yang sebelumnya mencapai sekitar 1.116 titik berhasil ditekan menjadi sekitar 300 titik. Di Kalimantan Barat, jumlah hotspot juga turun dari sekitar 800 menjadi 400 titik. Sementara di Sumatera Selatan tercatat penurunan dari 39 menjadi 37 titik, sedangkan Riau tercatat 0 titik dan Jambi 1 titik.

Menteri Kehutanan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terus berada di lapangan, khususnya pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya yang secara bersama-sama melakukan pencegahan dan pemadaman Karhutla.

Penguatan Perlindungan Kawasan Konservasi

Sejalan dengan meningkatnya risiko kebakaran pada musim kemarau, Kementerian Kehutanan juga mengambil langkah mitigasi untuk melindungi kawasan konservasi dan keselamatan pengunjung.

Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal KSDAE, 9 Taman Nasional akan dilakukan penutupan sementara maupun pembatasan kunjungan karena tingginya risiko Karhutla. Kebijakan tersebut merupakan langkah antisipatif untuk menjaga keselamatan masyarakat sekaligus mencegah terjadinya kebakaran di kawasan konservasi.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa sebanyak 170 pendaki di kawasan Gunung Bromo telah berhasil dievakuasi dan tidak menimbulkan korban jiwa.

Satgas Darat Menjadi Kekuatan Utama Pemadaman

Kepala BNPB menyampaikan bahwa khusus di Sumatera Selatan, berdasarkan data per 30 Agustus 2026, terdapat 11 titik hotspot yang terindikasi mengalami kebakaran.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Satgas Darat menjadi salah satu kekuatan utama dalam penanganan dan pemadaman Karhutla. Satgas Darat melibatkan unsur TNI, Polri, masyarakat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan terkait yang bekerja secara terpadu di bawah koordinasi pemerintah daerah.

Keberadaan personel di lapangan menjadi faktor penting dalam memastikan setiap indikasi kebakaran dapat segera ditindaklanjuti sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.

Masyarakat Didorong Aktif dalam Pengendalian Karhutla

Gubernur Sumatera Selatan menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan Karhutla. Masyarakat tidak hanya menjadi bagian dari penerima manfaat, tetapi juga merupakan kekuatan penting dalam menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga membuka ruang bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam Satgas Darat untuk dapat mendaftarkan diri dan selanjutnya diakomodasi sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.

Dari sisi kesehatan, pemerintah daerah mengarahkan agar layanan Puskesmas dibuka selama 24 jam untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang mengalami gangguan kesehatan seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat dampak Karhutla. Pelayanan kesehatan tersebut diberikan tanpa dipungut biaya.

Sementara itu, terhadap dampak ekonomi akibat Karhutla, pemerintah masih memerlukan kajian lebih lanjut dari tim ahli untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai dampak dan langkah penanganannya.

Pemerintah akan terus hadir, bekerja bersama dan bergerak cepat dalam pengendalian Karhutla. Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjaga hutan dan lahan tetap aman, melindungi masyarakat, serta memastikan lingkungan tetap sehat.